Republik Kapling

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

PEMANFAATAN PETA DASAR FOTOGRAMETRI DAN MASALAHNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO.

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Potret Negara Indonesia

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS I TANAH DALAM KASUS PERDATA NOMOR : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R DI KOTA PALANGKARAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Negara Centeng

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

ANALISIS STRATEGI PEMANFAATAN PRIVATE CLOUD UNTUK EFISIENSI PROGRAM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP NILAI TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMANMENGGUNAKAN PARTIAL LEAST SQUARE (PLS)

Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan

Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah

Asean Menuju Postur Baru

Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 2

Membangun Kekuatan Islam Di Tengah Perselisihan Umat