Republik Kapling

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

Petskaha Vai: Konflik Tanah Pada Orang Walsa Papua

STUDI TANAH YANG DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB. GRESIK

Penyelesaian Status Hak Guna Usaha P.T. Prama Nugraha Atas Pemberian Kuasa Pertambangan Kepada P.T.Aneka Tambang Tbk. di Kab.Pandeglang Prop.Banten.

Hukum Dalam Pelangi Kehidupan Edisi Revisi

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.

Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Bali Narasi Dalam Kuasa Politik dan Kekerasan Di Bali

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH-TANAH YANG DIKUASAI INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA(Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Tata Kuasa Sumber Daya Agraria (Studi di Desa Bajalen dan Kelurahan Tambakboyo Kec.Ambarawa Kab.Semarang).

Hukum dan Kekuasaan

Transrmasi Agraria : Kontestasi Kekuasaan dan Proses Eksklusi di Perkebunan Sawat (Kasus Seribu Hektar Lahan sawit Asiatic Persada Untuk Suku Anak Dalam Batin 9).