Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF YANG DIKUASAI BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) DI KAB.DATI II DEMAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BRI MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMASANG HIPOTIK DALAM PEMBEBANAN HIPOTIK HAK MILIK ATAS TANAH (SUATU STUDI KASUS DI BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO KAB.BANYUMAS)

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia

Nefertari Sang Ratu Heretik

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya undang-undang Dasar 1945

Pergeseran Kekuasaan - Bagian Kedua

Republik Kapling

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

Petskaha Vai: Konflik Tanah Pada Orang Walsa Papua

STUDI TANAH YANG DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB. GRESIK

Penyelesaian Status Hak Guna Usaha P.T. Prama Nugraha Atas Pemberian Kuasa Pertambangan Kepada P.T.Aneka Tambang Tbk. di Kab.Pandeglang Prop.Banten.

Hukum Dalam Pelangi Kehidupan Edisi Revisi

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.