Studi Kualitas Fisika-Kimia Air Kali Cakung Sehubungan Dengan Daerah Industri Pulogadung di DKI Jakarta

Kedudukan Hukum: Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT) Atas Tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Sleman

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

KUALITAS PELAYANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN JAYAWIJAYA

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Tanggung jawab dan kedudukan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap surat kuasa pembebanan hak tanggungan (SKMHT)

Implementasi Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan oleh PPAT.

Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

STUDI KOMPARASI KUALITAS PELAYANAN PPAT DAN PPAT SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Bali Narasi Dalam Kuasa Politik dan Kekerasan Di Bali

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

STUDI TENTANG KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PELAKSANAAN LAND OFFICE COMPUTERIZATION Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

IMPLEMENTASI KETENTUAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

Penigkatan Kualitas Akta Peralihan Hak Atas Tanah pada Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kab. Sleman

Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber daya alam

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF Dl KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG