SINKRONISASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGANAN TANAH KOSONG DAN TANAH TERLANTAR

KASUS PERTANAHAN DI ATAS SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

KONTRIBUSI PENDAPATAN DARI PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENGGARAP (Studi di Desa Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

STUDI PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

KAJIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PASCA BENCANA BANJIR LAHAR DINGIN GUNUNG GAMALAMA (Studi di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara)

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA BANJARBARU (Studi Terhadap Jenis Alas Hak di Kecamatan Cempaka)

Himpunan Klasifikasi Peraturan-Peraturan Agraria di Indonesia

Hukum Agraria I - Buku Panduan Mahasiswa

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program

Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.5 Th 1984

Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan Wilayah Sulawesi, 10 s/d 12 Juli 1990 di Palu

Lokakarya Regional Konsolidasi Tanah Perkotaan Tanggal 12-13 Desember 1990 di Semarang

Manajemen Prestasi Kerja (Pedoman Praktis bagi para penyelia untuk meningkatkan prestasi kerja)

Manajemen Strategi (Business Policy)

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)

Masyarakat Pedesaan di Jepang