PERSEPSI FUNGSI MANAJEMEN DALAM SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PEKALONGAN

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI DESA JATILUHUR KEC.JATISARI KOTAMADYA DATI II BEKASI

STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN KOTAMADYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KEC.UJUNG BULU KAB.DATI II BULU KUMBA

STUDI TENTANG TANAH KRITIS DI KOTAMADYA DATI II PALU PROV. SULAWESI TENGAH

STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN KHUSUS KAMPUNG BETING KOTAMADYA DATI II PONTIANAK

Tanggung Jawa Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Berisiko Wanprestasi Terhadap Debitur di Kota Yogyakarta

Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan. (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung)

STUDI PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) Dl KELURAHAN LEGOK KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBf PROVINSI JAMBI

DAMPAK PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Dl DAERAH URBAN FRINGE KOTA YOGYAKARTA (STUDI Dl DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DEUMITATIE DALAM PENETAPAN BATAS TANAH Dl KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PELAYANAN PERTANAHAN Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERASAL DARI TANAH ADAT Dl KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

STATUS HAK ATAS TANAH CIPTAAN PEMERINTAH SWAPRAJA KASUNANAN SURAKARTA (Studi Kasus di Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta)

PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN WARKAH SECARA DIJITAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BLITAR

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH Dl KOTA YOGYAKARTA

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM RANGKA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Peran pejabat pembuat akta tanah PPAT membantu Badan Pertanahan NAsional (BPN-RI) sebagai pelaksana Hukum Pertanahan dalam pembuatan akta hibah di kota Yogyakarta.

STUDI TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT TANPA MELALUI LEMBAGA HAK TANGGUNGAN Dl WILAYAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MARTADINATA KOTA MALANG