
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I - BPN - 1994 - Peraturan Konsolidasi Tanah |
![]() | Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional. - BPN RI Humas - 2014 - Jurnal Iptek |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court - - Ugm Press - 2013 - Jurnal Aspek Hukum |
![]() | Adaptasi Masyarakat Kota Salatiga Prop.Jawa Tengah Terhadap Dinamika Pertanian - A Wiley-Interscience Publication - Laporan Penelitian |
![]() | Adaptasi Masyarakat Kota Salatiga Prop.Jawa Tengah Terhada dinamika pertanahan. - 2007 - Laporan Penelitia |
![]() | Buletin : Pengembangan Diklat Aparatur yang Berkelanjutan Menoptimalkan Potensi SDM Pegawai Menuju Kepemerintahan yang Baik. - Pemda Dati II Kotamadya Yogyakarta - 2015 - buletin |
![]() | Majalah Warta Flobamora Bijak Memahami NTT: Ritus Wuat Wa'i dan Maknanya= Kami Latu, Kami Su Nu,Kami Suling Nuamuri= Wawasan Cerdas 2 Anak SMATER= Sang Juara dari Kampung= Konsentrasi Pada Wisata Kota= Rabu Kabba Love Story= Mengenal Aktivis Ubaya Asal NTT= Saya Tidaka Akan Buat Malu TTU= Merindukan Seorang Pria Lain Apa Boleh - Aksara Baru/Rineka Cipta - 2014 - Majalah Warta |
![]() | Jurnal Ilmu Kehutanan: Perilaku dan Jelajah Harian Orangutan Sumatera (pongo Abeli lesson, 1827)Rehabilitan di Kawasan Cagar Alam Hutan Pinus Jantho, Aceh Besar= Akumulasi dan Distribusi Logam Berat pada Vegetasi Mangrove di Perairan Pesisir Sulawesi Selatan= Studi Vegetasi dan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)Senaru,Bayan Lombok Utara= Pemilihan Jenis pohon untuk Pengembangan Hutan Kota di Kawasan Perkotaan Yogyakarta= - Ugm Press - 2013 - Jurnal |
![]() | Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun ? = Pengembangan Hunian Vertical
Jurnal : Vertical Housing di Daerah Istimiwa Yogyakarta : Apartemen atau Rumah Susun? = Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimiwaan DIY = Problem Lahan Kota & Implikasinya ( Kasus Kota Yogyakarta)= Arah Kebijakan Fasum & Fasos Perumahan DIY. - STPN Press - 2015 - Jurnal |
![]() | Peran dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerimaan Bea Perolehan BPHTB pada Jual Beli Atas Tanah Di Kota Yogyakarta - Prodiksus STPN - 2015 |
![]() | Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen atau Rumah Susun?; Pengembangan Hunian Vertikal Dalam Konteks Tata Wilayah Keistimewaan DIY; Problem Lahan Kota Dan Implikasinya (Kasus Kota Yogyakarta); Arah Kebijakan Fasum dan Fasos Perumahan di DIY - Lembaga Ombudsman DIY - 2015 - Ombudsman Daerah |
![]() | IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010) - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | EVALUASI PELAYANAN PERTANAHAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | IMPLEMENTASI CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERKAIT DENGAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau) - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah) - BPN RI STPN - 2025 |
![]() | Cara Memperoleh Sertifikat Tanah: Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama - Alumni/CV. Mandar Maju - 2009 - Hak Milik |
![]() | BHUMU: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - Akulturasi masyarakat jawa dan banjar dalam penguaaan tanah (studi si kabupaten banjar privinsi kalimantan selatan) - efektivitas implementasi izin pemanfaatan tanah sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan banyunogo kecamatan Gamping Kabupaten Sleman - Efektivitas penyuluhan pertanahan dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk kepemilikan sertipikat tanah di kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara provinsi Nusa Tenggara Timur - Pelaksanaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional di kantor pertanahan Jakarta Pusat - Pola Kemitraan dalam Proyek Administrasi Pertanahan di Kota Tangerang - STPN - 2006 |
![]() | Bank Tanah - MB Grafika - 2013 - Bank Tanah |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PEMETAAN INDEKS GRAFIS Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2005 |