Pemindahan Hak Guna Bangunan Berdasarkan ASkta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Mustofa SH M Kn Di Kota Yogyakarta

Tugas Dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Sebagai Dasar Pemindahan Hak Atas Tanah Pada PPAT Mustofa,SH., M.Kn Di Kota Yogyakarta

Tugas Dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dal;am Pembuatan Akta Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Pada Kantor Notaris PPAT Dr. Mustofa,SH., M.Kn Di Kota Yogyakarta

Teknik Penaksiran Harga Tanah Perkotaan : Teori dan Praktek Penilaian Tanah

PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM UPAYA PENINGKATAN BASIS DATA PERTANAHAN DI KELURAHAN MELAWAI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

PERBANDINGAN ANTARA NILAI TANAH DALAM PETA ZONA NILAI TANAH DENGAN NILAI PASAR SEBAGAI DASAR PEMBAHARUAN PETA ZONA NILAI TANAH DI KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI

HUBUNGAN PENGUASAAN TANAH DENGAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN BERBASIS WEB DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ONE MAP POLICY DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

PERAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH DALAM PENYERASIAN TATA RUANG DI KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO

PEMANFAATAN RASIO INDEKS PENINGKATAN NILAI TANAH UNTUK MENGESTIMASI NILAI TANAH DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IMPLEMENTASI ASPEK SPASIAL TEMPORAL PADA LAND ADMINISTRATION DOMAIN MODEL UNTUK SISTEM INFORMASI PERTANAHAN (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta)

PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR HAMADI � ABEPURA DI KOTA JAYAPURA PROPINSI PAPUA

Makna Tanah Pada Gampong Agraria Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah (Studi di Gampong Sukorejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa)

PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG DI KOTA SOREANG, KABUPATEN BANDUNG PROPINSIJAWA BARAT

PEIAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAKPENGELOLAAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA ICABANG BELAWAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAB KEPADAPIHAK KETIGADIKOTA MEDAN PRGVINSISUMATERA UTARA

Studi Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997