Warta Perundang-undangan edisi 135. 30 september,,,,- 06 oktober 2014: Politisi Korup Tanpa Hak Politik.

Warta perundang-undangan edisi 148.30 desember 2014-05 januari 2015 : Membongkar Dugaan Korupsi Kurikulum 2013.

Sosiologi dan Politik

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

Buku Penuntun Mempertinggi Taraf Kesehatan Jiwa Pegawai Republik Indonesia Beserta Keluarganya

Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

Kamus Praktis Sekretaris dan Bisnis

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA DALAM MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN BOGOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Hukum Atjara Pidana di Indonesia

Registrasi Tanah Desa /Kelurahan di Propinsi Sulawesi Utara: Usulan ini disampaikan kepada bapak Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Utara melalui Rakorbang Tingkat I Sulawesi Utara Tanggal 20 Oktober 1995, di Manado

STUDI TENTANG KORELASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA NOGOTIRTO KEC. GAMPING KAB. SLEMAN

FAKOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT PEMBANGUNAN KAWASAN KOTA SOLO BARU DI KEC.GROGOL KAB.SUKOHARJO

Brosur Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..........

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tragedi Politik Hukum HAM

PELAKSANAAN SERTIPIKASI TANAH SECARA MASSAL SWADAYA DI DESA SUKORENO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO PROVTNSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KORELASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN Dl KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

Reliabilitas dan Validitas