PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kontribusi
KATA KUNCI: kontribusi
 | EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN SULTAN TARU SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Efektivitas,Pelayanan Publik,Inovasi Digital,SULTAN TARU Pelayanan Pertanahan |
| POTENSI YANG TIMBUL TERHADAP MATA PENCAHARIAN PIHAK YANG BERRAK AKIBAT PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG PADA LAHAN PERTANIAN KERING (Studi di Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - implementasi kebijakan,sertifikat elektronik,pel,transformasi digital,George C,Edward III |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM MELAKUKAN KOREKSI DATA SPASIAL STUDI DI KABUPATEN MAMUJU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Perlindungan Hukum,PTSL,Koreksi Data Spasial,Efektivitas,Kabupaten Mamuju |
| OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Semawung, Kabupaten Purworejo) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Kas Desa,Pemanfaatan Aset Desa,Embung Semawung,Dampak Ekonomi dan Sosial,Strategi Pengelolaan Desa |
| PENGARUH DASHBOARD MONITORING SURVEYOR TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN BERKAS PENGUKURAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - dashboard monitoring,ketepatan waktu,pengukuran,kinerja surveyor,pelayanan pertanahan |
| EVALUASI IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROTE NDAO - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - PTSL,evaluasi kebijakan,pendaftaran tanah,imple,kepastian hukum,Kabupaten Rote Ndao |
| PREDIKSI SPASIAL PERKEMBANGAN LAHAN TERBANGUN DI KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2031 MENGGUNAKAN MODEL CELULLAR AUTOMATA PADA QGIS - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Lahan Terbangun,Tutupan Lahan,Cellular Automata,MOLUSCE Prediksi Spasial |
| PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI DESA SORO KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - KT Pembangunan Berkelanjutan,SDGs 14,Wilayah Pesisir |
| DAMPAK AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA TIRTO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN MAGELANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Akses reforma agraria,Perubahan Sosial Ekonomi,Pemberdayaan Masyarakat,Desa Tirto |
| ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DI ZONA RESAPAN DAS TUKAD BADUNG TERILADAP RISIKO BENCANA BANJIR BALI 2025 (Studi Kasrs: Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Berdasarkan Analisis Citra Sentinel-2 dan Kesesuaian RDTR Tahun 2023) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - ketidaksesuaian pemanfaatan ruang,RTRW,DAS Tukad Badung,banjir,Sistem Informasi Geograf |
| IDENTIFIKASI POTENSI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SEBAGAI DASAR PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kalurahan Sitimulyn, Kapanewon Plynogan, Kabupaten Bantul). - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pemberdayaan Masyarakat,UMKM,Potensi Usaha,Penataan Akses Reforma Agrari |
| SISTEM PRIMOGENITURE DAN KEDUDUKAN ANAK SULUNG PEREMPUAN PADA SISTEM PEWARISAN SUKU YAGHAI (STUDI DI KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sistem Primogeniture,Anak Sulung Perempuan,Hukum Adat,Suku Yaghai,Kabupaten Mappi,Papua Se |
| PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kualitas Pelayanan,SERVQUAL,Kepuasan Masyarakat,Indeks Kepuasan Masyarakat,Pelayanan Pertanahan |
| ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP TINGKAT KERAWANAN BANJIR DI SUB DAS AMBAWANG DAN KESESUAIAN DENGAN POLA RUANG DI KABUPATEN KUBU RAYA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kerawanan banjir,perubahan penggunaan lahan,pola,Random Forest,Sub DAS Ambawang |
| IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES MELALUI AGROWISATA BUDIDAYA ANGGUR DI KELURAHAN DUYU KECAMATAN TATANGA KOTA PALU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pemberdayaan masyarakat,agrowisata,sumber daya a,Reforma Agraria,keberlanjutan |
| KEPUASAN MASYARAKAT DITINJAU DARI KUALITAS LAYANAN PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - kepuasan masyarakat,kualitas pelayanan,program P,SERVQUAL kantor pertanahan |
| PENGARUH PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG DAN KOTA SALATIGA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konsolidasi Tanah,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Regresi Linier Sederhana |
| PARTISIPASI PADA KEGIATAN REFORMA AGRARIA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI DESA URUNDAKAN KECAMATAN AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA SEKOLAH TINGGI PERTAN - 2026 - partisipasi multipihak,reforma agraria,SDGs,Uru |
| PERAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM PENGUATAN KEPASTIAN HAK DAN PENCEGAHAN MAFIA TANAH (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pendaftaran Tanah,Digitalisasi Pertanahan,Sertipikat Elektronik,Kepastian Hukum,Mafia Tana |
| PERAN GANDA PEGAWAI YANG MERANGKAP SEBAGAI TIM HUMAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Peran ganda pegawai,Kemampuan adaptif,Kehumasan instansi pemerintah |
