Manusia dan Lingkungan Dengan Berbagai Perubahannya

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)

PELAKSANAAN KOORDINASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI AIR SUNGAI CITANDUY-CIWULAN DI KABUPATEN CIAMIS PROPINSIJAWA BARAT

Materi Pokok Manajemen Lahan

Peta Konservasi Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

Peta Konservasi Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Waringin Barat Provinsi dati I Kalimantan Tengah

Daerah Aliran Sungai Hutan Tropika Tanggapan Hidrologi dan Tanah Terhadap Penggunaan atau Konversi

Dasar-Dasar Kimia Tanah

PENGARUH KONSERVASI TANAH SECARA KESELURUHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAH PERTANIAN LAHAN KERING DI DESA JUMANTORO KECAMATAN JUMAPOLO KAB. KARANGANYAR.

PENGARUH KONSERVASI TANAH MELALUI REHABILITASI TERAS TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAH PERTANIAN TANAH KERING DI KELURAHAN BEJI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

STUDI TENTANG PROYEK KREDIT USAHA TANI KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (PKUK-DAS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS PERTANIAN TANAH KERING DI DESA KEBAGORAN KECAMATAN PEJAGON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH DENGAN SISTEM PROYEK KREDIT USAHA TANI KONSERVASI (PKUK) KASUS DI DESA PURBOSONO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN DATI II WONOSOBO DI DALAM MENUNJANG CATUR TERTIB PERTANAHAN.

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Tanya Jawab Lengkap Hukum Konservasi Hayati

Hukum Perlindungan Lingkungan - Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Edisi Pertama

Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati Di Indonesia

Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Dari Indonesia Timur

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.