PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: konflik
KATA KUNCI: konflik
 | ANALISIS KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025,LaHan Sawah Dilindungi,LSD,Kabupaten Karawang,Ketahanan Pangan |
| KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN KELURAHAN SABILAMBO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Rencana Detail Tata Ruang,Lahan PErtanian Pangan |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (BORR) SEKSI IIIB DI KELURAHAN KAYUMANIS, KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,tanah sisa,ganti kerugian,BORR Seksi IIIB,kepastian hukum,dampak sosial ekonomi |
| PENERTIBAN EMPLASEMEN STASIUN TUGU YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENGAMANAN JALUR OPERASIONAL KERETA API DI KAWASAN BONG SUWUNG KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penertiban,Emplasemen,PT Kereta Api Indonesia |
| STRATEGI PERCEPATAN MEWUJUDKAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,PTSL Kantor Pertanahan,Strategs,SWOT Pendaftaran Tanah |
| ANALISIS KUALITAS CITRA SATELIT RESOLUSI SANGAT TINGGI PLELADES SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS DESA JAMBAKAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - CSRST Pleiades,Penetapan batas desa,CEVW |
| POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tata Kelola Pengaduan,Pertanahan,Kantor Staf Presiden |
| RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNIT 2 KANCI CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Resolusi konflik,konflik pertanahan,Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| PERSEPSI PETUGAS DAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Implementasi,Persepsi,Sertipikat Elektronik |
| TRANSFORMASI PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN STRATEGI DAN PARTISIPASI KELOMPOK TANI MAJU JAYA DI DESA BAH ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hutan Kemasyarakatan,akses sumber daya,partisipasi masyarakat RKPS Desa Bah,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tramformas |
| ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT SEKITAR DENGAN PT. MANGLI DIAN PERKASA DAN DAMPAKNYA DI DESA PUNCU KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik pertanahan,Hak Guna Usaha,Reforma Agrari |
| PROBLEMATIKA PENGUASAAN ASET PT ΚΑΙ (PERSERO) OLEH MASYARAKAT SERTA POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN SEWA TAHUNAN (Studi di Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Aset,Konflik,Sewa,dan Kereta Api Indonesia |
| PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG DI KAWASAN HUTAN DESA RIMBO PANJANG, KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol,Kawasan HPK,Kompensasi |
| ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
| PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kota Bogor,koordinasi,sertipikat elektronik |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| PENGEMBANGAN KONSEP TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) BERDASARKAN PERSPEKTIF KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAWASAN TRANSIT STASIUN LEMPUYANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - TransitOriented Development,TOD,Cagar Budaya,Keistimewaan DIY,Kesiapan Kawasan,Stasiun Lempuy |
| ADAT PEWARISAN TANAH DAN ANALISIS RELASI KEKERABATAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA SUKU AWYU DI DESA ABOGE KECAMATAN ASSUE, KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pewarisan Tanah,Patrilineal Suku Anya,Relazi Kekerabatan,Sistem Adat |
