KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Peran Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Dalam Menangani Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi.

Penelitian Konflik Penggunaan Tanah di Propinsi Riau.

Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnis di Kabupaten Sambas Prop,Kalimanta Barat.

Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad 21.

Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Era Reformasi.

Manajemen Konflik Petani Miskin Dengan Pengelola Perkebunan Akibat Kebijakan Pertanahan (Studi Kasus di Kabupaten Jember).

'Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan': Dinamika Penguasaan dan Konflik Pertanahan dalam Kasus Reklaming Lahan di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun,Sumatera Utara.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Penanggulanghan Kemiskinan Melalui Rencana Pelaksanaan Progam Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Trisobo,Kecamatan Boja,Kabupaten Kendal,Propinsi Jawa Tengah.

Konflik Lahan Pasir Besi dan Dinamika Sosial Ekonomi Petani Pesisir Kulon Progo.

'Tak Redam Dalam Rajutan Kebijakan': Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima, Peningkatan Penanganan dan Konflik, serta Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat'.

Eksistensi/Keberadaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Bidang Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Penggunaan Hak-hak Atas Tanah Dalam Rangka Mengatasi Konflik Ekonomi.

Perkembangan konflik yang terjadi dan strategi penyelesaian konflik di Tapos Kab.Bogor.

Iventerarisasi alas hak atas tanah sebagai instrumen penangkal konflik pertanahan (studi di kota semarang Prop.Jawa Tengah.)

Institusionalisasi Penyelesaian konflik pertanahan sebagi solusi pemberdayaan masyarakat (studi di Kab. Batang Prop.Jawa Tengah.)

Penetapan Batas Daerah Sebagai Upaya Mencegah Konflik (Studi kasus batas administrasi wilayah kabupaten dalam perspektif kajian Spasial).