PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kondisi
KATA KUNCI: kondisi
 | MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM - CV.Mandar Maju - 2011 - Pembangunan Hukum |
 | Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah - STPN Press - 2015 |
 | HUKUM RESPONSIF - Nusamedia - 2008 - Krisis Hukum |
 | PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN SOCIALIST lAW - Penerbit Nusa Media - 2010 - Hukum |
 | TANAH TERLANTAR ASAS DAN PEMBAHARUAN KONSEP MENUJU PENERTIBAN - Prestasi Pustaka Publisher - 2009 - Tanah Terlantar |
 | EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA - STPN Press - 2019 - Pengaturan Tanah Ulayat |
 | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
 | PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - tanah ex eigendom,eigenaar,bezitter |
 | RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SKB 3 Menteri,Biaya,Penolakan |
 | DAMPAK PENGGUNAAN BANDARA INTERNATIONAL JAWA BARAT (BJIB) TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pembangunan BJIB,Penggunaan Tanah,Pasar Tanah,Sosial Ekonomi |
 | Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat dalam Program Reforma Agraria di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung - STPN Yogyakarta - 2012 - Reforma Agraria |
 | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
 | PERAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI DI KABUPATEN MADIUN DAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Penggunaan Tanah,Neraca penatagunaan Tanah,Rencana Tata Ruang Wila |
 | PENINGKATAN KUALITAS DATA FISIK BIDANG TANAH TERDAFTAR DALAM PEKERJAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Bidang Tanah Terdaftar,Data Fisik,Kualitas |
 | PROSPEK PENERAPAN GENERAL BOUNDARY DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Batas Bidang Tanah,General Boundary,fixed Boundary,Fit,Fur,Purpose |
 | PEMANFAATAN APLIKASI MAPIT GIS UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI ABUPATEN CIANJUR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Mapit Gis,community Participation |
 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA - Rajawali Pers - 2014 - Matematika |
 | JENDERAL SUDIRMAN REBORN INDONESIA MERDEKA 100% - Nagamedia - 2019 - Sejarah |
 | PROFIL RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Relokasi,Pengadaan Tanah,Yogyakarta Internationa |
 | PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKUALITAS (STUDI KASUS PROVINSI PAPUA) - Rajawali Pers - 2018 - Pembangunan Ekonomi,Papua |
