Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang

OPTIMALISASI INOVASI LAYANAN PERTANAHAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang)

Problematika dan Solusi Pembuatan Peta Bidang Tanah Klarifikasi pada Kegiatan PTSL di Desa Sendang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2023

POLITIK KELEMBAGAAN AGRARIA INDONESIA JALAN TERJAL PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA,1955-2022

PENINGKATAN KUALITAS BIDANG TANAH DARI KLASTER 3 MENJADI KLASTER 1 PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA

PENGANTAR ILMU POLITIK

UPAYA PENYELESAIAN BIDANG-BIDANG TANAH KLUSTER 4 DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN KELURAHAN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH PADA LAHAN GAMBUT (Studi di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS)

Konstitusionalisme Agraria

PENGARUH PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Peta Klarifikasi Tingkat Perkembangan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara

Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Tanah Nasional

PENGARUH PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERUMAHAN TERHADAP LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KEC.KLARI KAB.DATI II KARAWANG PROP. JAWA BARAT

REALISASI IZIN LOKASI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PAKET KEBIJAKSANAAN DAN DEREGULASI PERTANAHAN 23 OKTOBER 1993 DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN KLARI KABUPATEN TINGKAT II KARAWANG.

Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian"Teori dan Aplikasi"

Reading and Evaluating Educational Research