PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II)

SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN

Hukum Pertambangan

HUKUM PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA

TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH ANTARA SALAM PRAWIRO SOEDARMO DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro)"

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HGB YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA (KASUS PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN EKS KARYAWANNYA

ADVOKAT ORGANISASI DAN KEDUDUKANNYA DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

PROBLEMATIKA SERTIPIKASI TANAH EKS DESA PERDIKAN DI KELURAHAN KADILANGU KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN MELALUI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL DI DESA CIMRUTU, KECAMATAN PATIMUAN, KABUPATEN CILACAP

PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KLIENTELISME MAKNA POLITIK BANTUAN TUNAI DALAM PEMILIHAN UMUM

BUKU SAKU INTERAKSI OBAT DAN MAKANAN PEGANGAN DALAM PENYUSUNAN TERAPI DIET

KUASA EKSKLUSI DILEMA PERTANAHAN DI ASIA TENGGARA

MENGKAJI ULANG STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konlik Agraria di Jember

Memahami dan Menemukan Jalan Keluar Dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi

KAIDAH-KAIDAH METODE ILMIAH

Sosio-Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial

Politik Kehutanan Masyarakat

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

BERBAGI TENTANG MARYAM Pandangan Alkitab Dan AlQuran