PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: klaim
KATA KUNCI: klaim
 | KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kepastian Kepemilikan,Relokasi,Bendungan Semantok |
| PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DAN PEMBERKASAN DATA YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Yuridis,Pengumpulan,Pemberkasan,Problematika,PTSL |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ASET EKS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (Stadı Kases di Kantor Pertanahan Kota Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - aset eks BLBI,sertipikat tanah,tumpang tindih |
| PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kota Bogor,koordinasi,sertipikat elektronik |
 | Klaim Dari Sepihak Hingga Land reform Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967 - STPN Press - 2011 - Konflik Tanah |
 | MENUJU PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL KEHUTANAN - Huma Indonesia - 2013 - Penyelesaian Konflik Kehutanan |
 | PROYEK INFRASTRUKTUR & SENGKETA KONTRUKSI - Prenadamedia Group - 2018 - Sengketa Kontruksi |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Tanah,Konflik Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
 | STRATEGI, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengelolaan Aset,Pengamanan Aset,Aset Tanah |
 | PENATAUSAHAAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR MENJADI TANAH NEGARA BEKAS TANAH TELANTAR SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (Studi Kasus PT. Citrawahana Rimba Kencana Di Provinsi Banten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Usaha,Pemegang Hak |
 | ANALISIS KONFLIK AGRARIA VERTIKAL DAN HORIZONTAL (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH DI TOBELO RABUPATEN HALMAHERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Agraria,Kepastian Hukum,Pembanguan Daerah,Kesejahteraan Masyarakat |
 | PENYELESAIAN KASUS PERKARA OVERLAPPING SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DENGAN SERTIPIKAT HAK MILIK DI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Hak Milik,Sertipikat Hak Guna Bangunan,Tumpang Tindih,Pengadilan Tata Usaha Negara |
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | Hukum Pertambangan - A Wiley-Interscience Publication - 2011 - Hukum Pertambangan |
 | HUKUM PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA - Sinar Grafika - 2015 - Tapal Batas,Aspek Hukum |
 | TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH ANTARA SALAM PRAWIRO SOEDARMO DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro)" - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sengketa,sertipikat tanah,tumpang tindih |
 | ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HGB YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA (KASUS PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN EKS KARYAWANNYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Sengketa,Klaim,Law Office,Sosialisasi |
| ADVOKAT ORGANISASI DAN KEDUDUKANNYA DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN - Papas Sinar Sinanti - 2021 - Pengacara |
 | Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti : Praktis - Pustaka Grhatama - 2008 - Properti |
