EVALUASI KINERJA KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI BAGIAN UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

KINERJA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

EVALUASI KINERJA KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN LOKET TERPADU PELAYANAN PRIMA DI KOTA JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KINERJA SEKSI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KINERJA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PENGARUH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PPAT DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR

KAJIAN KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PPAT DALAM MENUNJANG PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN PROVINSIJAWA TENGAH

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSIJAWA TIMUR

Kinerja Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Dalam Menyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan.

Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System)

Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah - Pengelolaan Keuangan Daerah

On Liberty - Perihal Kebebasan

Makro Ekonomi

Sistem Sosial Indonesia

Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.