
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online) - Genta Publishing - 2011 - Penyelesaian Sengketa |
![]() | Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma - Pustaka Pelajar - 2010 - Pembangunan |
![]() | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK - Andi - 2018 - Personal Management |
![]() | EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT: PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PEDESAAN DI DESA KANAMIT, KALIMANTAN TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Agraria; Ketahanan Pangan;,Perusahaan Kelapa Sawit |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENERTIBAN TANAH TELANTAR
(Studi Kasus Hak Guna Bangunan PT Tanah Mas Duaja di Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Jawa Tengah) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Telantar,Hak Guna Bangunan,Pelaksanaan |
![]() | PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL UNTUK MEMBANGUN DESA LENGKAP (Studi di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kualitas Data,Desa lengkap |
![]() | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
![]() | IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KECAMATAN PATIKABUPATEN PATI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RDTR,Implementasi,Kendala |
![]() | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI KAWASAN SLEMAN TIMUR TERHADAP PERIZINAN PEMBANGUNAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,LSD,Rencana Detail Tata Ruang,RDTRKetidaksesuaian |
![]() | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKURAN SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Dampak,Kantor Pertanahan,Seksi Survei dan Pemetaan,dan Pengukuran Bidang T |
![]() | DAMPAK PROGRAM PELATARAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PELATARAN (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan,Pelataran,Indeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
![]() | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
![]() | ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA CANDI, KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Struktur ekonomi,Pendapatan masyarakat |
![]() | STRATEGI, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengelolaan Aset,Pengamanan Aset,Aset Tanah |
![]() | DAMPAK PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi Lapangan Minyak Banyu Urip Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Minyak dan gas bumi,Dampak fisik,Dampak non fisik,Sosial ekonomi,Desa Mojodelik |
![]() | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK UNTUK ASET PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Pendaftaran Tanah Elektronik,Pelayanan Berstandar Dunia,Kadaster 2014,Sertipikat Elektronik |
![]() | IMPLIKASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - RT,RW Kabupaten BanjarnegaraLSD,pelayanan pertanahan,pelayanan perizinan |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
![]() | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
![]() | UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 3 (K3) BACKLOG PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kluster 3,K3 Backlog PTSL,Faktor Penyebab,Upaya Penyelesaian |