EVALUASI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

IMPLEMENTASI LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN

KONTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH SULTAN GROND TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

IMPLIKASI PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI KOTA GORONTALO

IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003 PADA BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001

Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 48 Th. 2009)