Tata Cara Pelunasan Bea Materai

Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 tentang Kompetensi/ Kewenangan Pengadilan

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Membuat dan Menolak Membuat Akta Tanah

Inventarisasi Kewenangan-kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah, Daerah Istimiwa Yogyakarta. Bidang Agraria.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN Dl BIDANG PERTANAHAN Dl KABUPATEN SEMARANG

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Mencari Bentuk Otonomi Daerah

Ekonomi Regional - Teori dan Aplikasi