PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Mencari Bentuk Otonomi Daerah

Ekonomi Regional - Teori dan Aplikasi

Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO

Tugas dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam kaitannya dengan pembuatan akta otentik dan blangko akta PPAT.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

Jurnal Mimbar Hukum : Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyaklarta Setelah Penerapan Otonmomi Luas - Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia - Justivikasi Efisiensi sebagai alasan pemutusa hubungan kerja - Perkembangan prinsip stricy Liability dan precautionary dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan - Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian - Sinergi Bumn dalam pengadaan barang dan/atau jasa dalam perspektif persaingan usaha - Akibat Hukum Pembubaran BP Migas - Law Enforcement preparedness for the implemetation of indonesia'Slaw on juvenile justice system - The significance of the complentarity principle within the rome statute in international criminal law - The recognition of the legal standing of environmental organizations Indonesia - Effectiveness of the world trade organizations dispute settlement mechanism - The just drug distribution in the perspective of welfarestate - Parallel Imports in trademarks - Settlement of banking dispute in Indonesia.

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

Status Hak Atas Tanah Pasca Konflik Etnis (Studi Tentang Kewenangan Pemerintah Kab.Sambas Dalam Menjaga Status Hak Atas Tanah yang di tinggalkan oleh pemiliknya sebagai akibat konflik etnis di kabupaten sambas,Propinsi Kalimanta Barat)

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Imlpementasi Kebijakan Pelimpahan sebagai Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ( Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Semarang)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dalam Menerbitkan surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi - Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum