KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM

Hak Menguasai Negara atas Tanah

EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA

PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI

ASPEK-ASPEK HUKUM KESEHETAN DI INDONESIA

Pengantar Hukum Tata Ruang

Seputar Hak Pengelolaan

Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia