PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kewenangan
KATA KUNCI: kewenangan
 | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Program PTSL,Pajak BPHTB Terutang,Kota Pekanbaru |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Problematika,Hak Komunal,Masyarakat Hukum Adat |
 | MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengukuran,Pemetaan,PTSL,Geo KKP,Peta Pendaftaran |
 | Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAAT) - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Tugas Dan Kewenangan PPAT |
 | Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 - STPN - 2000 |
 | STUDI TENTANG ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA MARGOKATON KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2000 |
 | PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA
AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG
PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG - STPN - 2001 |
| PELAYANAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH DALAM TUGAS PENDAFTARAN TANAH Dl KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2001 |
 | KAJIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT/ULAYAT DI KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA - STPN - 2000 |
| PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA DI DESA DUREN KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI PROVINSl JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
 | Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Widya Bumi Pembagian Kewenangan Pusat, Propinsi Dan Daerah Di Bidang Pertanahan - BPN STPN - 2003 - Implementasi Kebijakan |
 | Tata Cara Pelunasan Bea Materai - PT. Elex Media Komputindo - 2005 - Bea Materai |
 | Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 1 tentang Kompetensi/ Kewenangan Pengadilan - Aksara Baru/Sinar Grafika - 2011 - Hukum Acara Perdata,Yurisprudensi |
 | Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah - Tugu Jogja Pustaka - 2005 - Hak Atas Tanah,Kebatalan |
 | Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris) - CV. Mandar Maju - 2008 - Notaris |
 | Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana - Alumni - 1983 - Pra,Peradilan |
 | Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia - Pukap - 2008 - Politik,Trias Politiga |
 | Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
 | Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare - DFH UI - 2012 - Prosinding |
