Proses Pembuatan Akta Tanah di Kantor Notaris-PPAT Aries Djoko Surjono Kabupaten Bantul

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Karena Jual Beli Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta

Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Tinjauan Yuridis Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dari Warga Negara Indonesia Kepada Warga negara Asing Di Indonesia

Peran Dan Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Di era keterbukaan Informasi Pertanahan

Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT

Pelayanan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kabupaten Sleman

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Hak Tanggungan

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOMI

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

KERAGAMAN SISTEM HUKUM PERTANAHAN LOKAL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH(STUDI PELAKSANAAN PRSL DI OHOI NGABUB DAN OHOI SATHEAN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MADIUN

Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAAT)

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960