KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika

Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia - Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia

SISTEM KERJA APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SEMARANG

DISKUALIFIKASI PETAHANA KAJIAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DI PILKADA

ADVOKAT ORGANISASI DAN KEDUDUKANNYA DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

PERATURAN JABATAN & KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK

SENGKETA KEWENGANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN KEWENGANAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT AKTA PERTANAHAN

KEWENANGAN DAERAH DAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Dilema otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia

KAJIAN KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

UJI KETELITIAN PETA FOTO HASIL PEMOTRETAN MENGGUNAKAN KAMERA NON METRIK DAN WAHANA UAV VTOLL

HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN EDISI 2

Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat

LAPORAN HASIL PENELITIAN STPN TAHUN 2020 DOKUMEN II JUDUL LAPORAN : KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN.

MENYELESAIAKAN SENGKETA BATAS DAERAH