HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN KEWENGANAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT AKTA PERTANAHAN

KEWENANGAN DAERAH DAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Dilema otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia

KAJIAN KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

UJI KETELITIAN PETA FOTO HASIL PEMOTRETAN MENGGUNAKAN KAMERA NON METRIK DAN WAHANA UAV VTOLL

HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN EDISI 2

Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat

LAPORAN HASIL PENELITIAN STPN TAHUN 2020 DOKUMEN II JUDUL LAPORAN : KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN.

MENYELESAIAKAN SENGKETA BATAS DAERAH

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM

Hak Menguasai Negara atas Tanah

EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA

PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS)