PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

UJI KETELITIAN PETA FOTO HASIL PEMOTRETAN MENGGUNAKAN KAMERA NON METRIK DAN WAHANA UAV VTOLL

HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN EDISI 2

Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat

LAPORAN HASIL PENELITIAN STPN TAHUN 2020 DOKUMEN II JUDUL LAPORAN : KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN.

MENYELESAIAKAN SENGKETA BATAS DAERAH

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM

Hak Menguasai Negara atas Tanah

EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA

PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SITEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI

ASPEK-ASPEK HUKUM KESEHETAN DI INDONESIA

Pengantar Hukum Tata Ruang

Seputar Hak Pengelolaan

Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia

Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara