PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kewenangan
KATA KUNCI: kewenangan
 | UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH EKS HGU PT. ROTOREJO KRUWUK DENGAN MASYARAKAT 9STUDI DI DESA GADUNGAN DAN DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN BLITAR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konflik Pertanahan,Tanah Eks Hak Guna Usaha,Penyelesaian Konflik,Kantor Pertanahan,Reforma A |
| IMPLEMENTASI ROYA LAYANAN LIMA MENIT (RALALI ) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pelayanan,Inovasi,Implementasi,Roya,RALALI |
| ANALISIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) NON-PRIBUMI (STUDI KASUS TINDAK LANJUT PUTUSAN NOMOR 136/PDT.G/2023/PN YOGYAKARTA JUNCTO 86/PDT/2014/PT YOGYAKARTA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tindakan administratif,peralihan hak atas tanah,WNI non,pribumi,pelayanan pertanahan,Daerah Isti |
| IMPLEMENTASI PERMOHONAN LANGSUNG MASYARAKAT (PLM) MELALUI KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB) DALAM PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Permohonan Langsung Masyarakat,Karmor Jasa Surveyor Berlinerst pengukuran dan pem,pelayaran publik,implementasi kabijakan |
| ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN BARANG SURUT DI AREA WADUK GAJAH MUNGKUR :STUDI KASUS DESA GLESUNGREJO, KECAMATAN BATURETNO, KABUPATEN WONOGIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Sumber Daya Milik Bersama,Laban Pasang Sorut,Kawasan Sabuk Hijau,Strategi Penghidupan,Tata Ke |
| IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DI DESA PECATU - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengendalian pemanfaatan ruang,zona perlindungan setempat,Desa Pecans,desa alat RDER |
| KAJIAN YURIDID TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DI KOTA JAYAPURA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - hak ulayat,Kantor Pertanahan,penanganan tanah telantar,yuridis empins |
| KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH (SKTDATAS TANAH KASULTANAN YANG DIKUASAL SECARA TURUN-TEMURUN DI KAWASAN EMPLASMEN STASIUN LEMPUYANGAN, KOTA YOGYAKARTA SKRIPSI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Surat Keterangan Tanah,SKTTanah Kasultanan,Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,Serat Palila,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL |
 | Otonomi Daerah dan Daerah Otonom - PT. Raja Grafindo Persada - 2004 - Otonomi Daerah,Daerah Otonom |
 | UU ITE 2024 (UU RI NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU RI NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) & UU PDP2022 (UU Ri No 27. TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ) - Sinar Grafika - 2024 - UU Indonesia |
 | PERATURAN JABATAN PPAT PENGANTAR PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA - Reka Cipta - 2021 - Hukum |
 | SENGKETA PERTANAHAN - Rajawali Pers - 2025 - Hukum Pertanahan |
 | HAK MILIK ATAS TANAH - Anak Hebat Indonesia - 2025 - Kepemilikan Tanah |
 | Reforma Agraria Di Indonesia - Sinar Grafika - 2015 - Agraria |
 | ASAS-ASAS HUKUM PIDANA EDISI KEDUA - Raja Wali Pers PT Raja Grafindo Persada - 2024 - Hukum,Law |
 | HUKUM TATA USAHA NEGARA (SUATU IMPLEMENTASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA NEGARA - PUSTAKABARUPRESS - 2024 - Hukum |
 | HUKUM PERADILAN TUN (TATA USAHA NEGARA) - PUSTAKABARUPRESS - 2022 - Penegakan Hukum,Keputusan Tata Usaha negara |
| IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KALURAHAN PONDOKREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan,Kesejahteraan Masyara |
| OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM KAWASAN SEMPADAN PANTAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Hak Pengelolaan,Pemerintah Kabupaten Pangandaran,Kendala,Pemanfaatan,Kewenangan |
| IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KALURAHAN PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Studi Kanes Segmen 3 Kaherahan Perwumorteni, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sieman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Tanah kalurahan,Ganti rugi,Jalan tol,Keistimewaan Yogyakarta |
