PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kewenangan
KATA KUNCI: kewenangan
 | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
 | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
 | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DENGAN RENCANA TATA RUANG TERHADAP PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN KARANGANYAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,RTRW,PKKPR,Verifikasi Faktual Perubahan LSD |
 | KUHP 2023 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG RI NO.1 TAHUN 2023 - Sinar Grafika - 2024 - Undang,Undang & Peraturan |
 | HUKUM AGRARIA - Sinar Grafika - 2022 - Ilmu Pertanahan |
 | Sertifikat Hak Atas Tanah - Sinar Grafika - 2011 - Sertifikat |
 | PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM - STPN Press - 2020 - Pengadaan Tanah,Hukum Adat |
 | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN - Sinar Grafika - 2020 - Hukum,Perlindungan |
 | MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Bumi Aksara - 2021 - Pelayanan Masyarkat,Manajemen |
 | PERMASALAHN DAN ALTERNATIF SOLUSI DALAM PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEAMNFAATAN RUANG (KKPR) DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - permasalahan,perizinan KKPR,sistem OSS,RBA |
 | RANCANG BANGUN WEBGIS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - webgis,manajemen aset,pemerintah daerah,integrasi data |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI AKSELERASI PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS DI KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Program PTSL,Surat Rekomendasi,Faktor Penghambat |
 | PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUASAAN BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Tanggungan,BP Batam,Eksekusi |
 | ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Hak Guna Bangunan,Hak Primer dan Sekunder,Hak Pengelolaan |
 | TUGAS PEMERINTAH KONSEP, TEORI, PRAKTIK - PT Elex Media Komputindo - 2022 - Pemerintah Daerah |
 | KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERADILAN TATA USAHA NEGARA - Rajawali Pers - 2022 - Peradilan Tata Usaha Negara |
 | Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika - UII Press - 2009 - Etika |
 | Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia - Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia - Pustaka Pelajar - 2011 - Reformasi Birokrasi |
 | SISTEM KERJA APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Integrasi,perizinan,pemanfaatan ruang |
| DISKUALIFIKASI PETAHANA KAJIAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DI PILKADA - Konstitusi Press (Konpress ) - 2021 - Pemilihan Umum |
