RANCANG BANGUN WEBGIS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI AKSELERASI PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (STUDI KASUS DI KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUASAAN BATAM

ANALISIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN SEBELUM DI TERBITKAN HAK PENGELOLAAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

TUGAS PEMERINTAH KONSEP, TEORI, PRAKTIK

KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika

Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia - Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia

SISTEM KERJA APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SEMARANG

DISKUALIFIKASI PETAHANA KAJIAN PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH DI PILKADA

ADVOKAT ORGANISASI DAN KEDUDUKANNYA DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

PERATURAN JABATAN & KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK

SENGKETA KEWENGANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN KEWENGANAN NOTARIS DAN PPAT MEMBUAT AKTA PERTANAHAN

KEWENANGAN DAERAH DAN HAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Dilema otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia

KAJIAN KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH