PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran.

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

KAJIAN KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh.) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis

Wakaf dan Kesejahteraan Umat - Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan

Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah - Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah : peluang dan tatangan dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah - Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Pengelolaan Keuangan BPN - seri I Penyusunan Anggaran

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan Seri II

Pengelolaan Lingkungan Internasional - dari sudut pandang negara sedang berkembang

Pajak Bumi & Bangunan di Indonesia Teori dan Praktik

Pengelolaan Keuangan Badan Pertanahan Seri VIII Perpajakan

Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan