
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Petunjuk tata Pembukuan Cara Penyetoran Dan Pertanggung Jawaban Bendaharawan Khusus Penerimaan Agraria - Direktorat jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1985 - Administrasi keuangan |
![]() | Petujuk Interen Tata Cara Pembukuan Dan Administrasi Kas Bendaharawan - Proyek Pengembangan Landreform Direktorat Jenderal agraria - 1985 - Pengelolaan Administrasi keuangan |
![]() | Tata Pembukuan Dan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Bendaharawan Proyek Di Lingkungan Departemen Dalam negeri - Direktorat jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri - 1984 - Pengelolaan Administrasi keuangan |
![]() | Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB - "Erlangga" - 2010 - BPHTB |
![]() | Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan - FH UII Press - 2014 - Kebijakan |
![]() | Kiat Sukses Meniti Karir Dengan Carmuk - Fakultas HUkum UII/ Pustaka Pelajar - 2006 - Kiat Sakses |
![]() | Strategi Pintar Lulus Tes Pengetahuan Umum CPNS Seluruh Departemen & Lembaga Keuangan - Pustaka Merah Putih - 2008 - Strategi Pintar |
![]() | Majalah Buletin Siaran Pemerintahan Propinsi DIY: E.Procurement, Berangus KKN= Menyelamatkan Perekonomian Indonesia= Orasi Budaya Sultan dan Nasib Rakyat Yogyakarta= Memahami Krisis Keuangan Global. - 2008 - Majalah Buletin Jogyawara |
![]() | Peta Penyebaran Sarana Pemasaran dan Lembaga Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara - BPN TGT - 1986 |
![]() | Administrasi Perkantoran Modern - Yayasan Studi Ilmu Dan Teknologi - 1990 - Administrasi |
![]() | Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Tanah Nasional - 2007 - Hukum Agraria |
![]() | Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia - Pasca Sarjana UGM - 2010 - Keuangan |
![]() | Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
![]() | Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah - PT. Gramedia Pustaka Ut - 1995 - Pajak |
![]() | Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial - Direktorat Pembinaan Kekayaan negara - 1997 - Petunjuk Penanganan masalah |
![]() | PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran. - 1997 - Pedoman |
![]() | Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah - Harvarindo - 2000 - Perimbangan Keuangan |
![]() | Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Departemen Keuangan RI - 1991 - Himpunan Peraturan pajak |
![]() | ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |