PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG DI KOTA SOREANG, KABUPATEN BANDUNG PROPINSIJAWA BARAT

PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM DIKECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Perkembangan Penggunaan Tanah Perkotaan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DI KAB. DATI II SIDOARJO

KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP URUTAN TATA RUANG KOTA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

Fundamentals of Land Development - A Real-World Guide to Profitable Laerge-Scale Development

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (Studi di Kawasan Perkotaan Selogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

EVALUASI KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTULPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AKUNTABILITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMANFAATAN TRANSFORMASI INDEKS VEGETASI PADA CITRA ALOS UNTUK PENGAWASAN IZIN HAK GUNA USAHA DI KABUPATEN BLITAR

EVALUASI KONSISTENSI PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PESISIR KECAMATAN KELAPA LIMA KOTA KUPANG DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERTA DAMPAKNYA

KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN CARUBAN KABUPATEN MADIUN

TANTANGAN MEMBANGUN KADASTER MULTIGUNA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

KAJIAN TERHADAP PROBLEMATIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA LOKASI BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF PERTANAHAN (Studi di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara )

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO