PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA, ANTARA YANG TERSURAT DAN TERSIRAT KAJIAN KRITIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PENATAAN RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM.

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUASAAN BATAM

HUKUM DAN TEORI KONSTITUSI (PERUBAHAN KONSTITUSI YANG PARSIPATIF DAN POPULIS)

Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban

NASIONALISME ISLAMISME PIKIRAN-PIKIRAN SOEKARNO MUDA, MARKISME.

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2002 DI LENGKAPI DDENGAN PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 SUSUANAN LENGKAP ANGGOTA KABINET GOTONG ROYONG

KETETAPAN-KETETAPAN MPR PADA SIDANG TAHUNAN MPR 2000

KETETAPAN-KETETAPAN MPR 1999 9 KETETAPAN MPR DI LENGKAPI DENGAN SUSUNAN LENGKAP ANGGOTA KABINET PERSATUAN NASIONAL

Reforma Agraria

KERAGAMAN SISTEM HUKUM PERTANAHAN LOKAL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH(STUDI PELAKSANAAN PRSL DI OHOI NGABUB DAN OHOI SATHEAN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU)

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998

PRODUKTRTTAS KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 DALAM TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) - MPR

Ketetapan-Ketetapan MPR RI dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998/1999

Pengkajian Dan Pengembangan Butir-Butir Nilai Pancasila Menurut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978

Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila : Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Garis-garis Besar Haluan Negara.

Politik Hukum Agraria

Membagi Warisan (Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW edisi revisi

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria