
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia - CV. Mandar Maju - 2016 - Hukum Perkawinan |
![]() | MEMBAYANG DEMOKRASI MENGHADIRKAN - Ombak - 2014 - Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta |
![]() | SISTEM POLITIK INDONESIA PEMAHAMAN SECARA TEORITIK DAN EMPIRIK EDISI KE DUA - CV. Rajawali Pers - 2017 - Indonesia,Politik dan Pemerintahan |
![]() | BHUMI JURNAL ILMIAH PERTANAHAN PPPM-STPN Jaringan Referensi Satelit Pertanahan(JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadastral Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum Dan Teknis) - PPPM-STPN - 2011 - Jaringan Satelit Pertanahan |
![]() | KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN; ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,Produk hukum kebijakan,Tata Kelola Pertanahan |
![]() | Kerangka Acuan Diskusi ilmiah Pelaksanaan Dari UUPA Landerform Indonesia Pada pelita IV - Landreform |
![]() | PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN STUDI DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWATENGAH - STPN - 2000 |
![]() | Teologi Perlawanan Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru - Penerbit Kanisius - 2009 - Teologi Perlawanan |
![]() | Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945 - Pustaka Pelajar - 2005 - Negara Hukum |
![]() | Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Goot governance - Refika Aditama - 2008 - Administrasi Publik |
![]() | Laporan Akhir (Final Report) - Kerangka Pikir Ilmu Pertanahan - Puslitbang BPN - 1995 - Pertanahan,Laporan |
![]() | Metodologi Studi Agraria - Sajogyo Institute - 2009 - Metodologi penelitian Agraria |
![]() | Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional. - BPN RI Humas - 2014 - Jurnal Iptek |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court - - Ugm Press - 2013 - Jurnal Aspek Hukum |
![]() | Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam - Insist Press/Pustaka Pelajar - 1988 - SDA,Pengakuan |
![]() | Membangun Visi Bersama - Aspek-Aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan - Yayasan Obor Indonesia - 2006 - Pendidikan,Reformasi,Pembangunan |
![]() | Kerangka Kontrol Horisontal - STPN - 2008 - Pengukuran,Survey |
![]() | Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik - Dalam Sudut Pandang KUH Perdata - Prenada Media - 2004 - Hukum,Hak Milik |
![]() | Kerangka Dasar Pemetaan - STPN - 2011 - Diktat Kerangka Dasar Pemetaan |
![]() | UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA. - BPN RI STPN - 1995 |