PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kepustakaan
KATA KUNCI: kepustakaan
 | PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hak Tanggungan |
| ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAUBAU TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN (PUTUSAN NO.191/Pdt.G/2020/PA Bb) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Agraria |
 | TATA RUANG MASYARAKAT BADUY - Wedatama Widya Sastra - 2006 - Sastra |
 | PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN DELI SERDANG - Badan Pertanahan Nasional RI STPN - 2019 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Jalan Tol |
 | Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli Serta Permasalahannya(Studi Kasus Di Kantor PPAT Agung Wibowo, S.H., M.K,., Kabupaten Sleman) - Prodiksus STPN - 2018 - Jual Beli,Peralihan Hak Atas Tanah,Peran Dan Tanggung Jawab PPAT |
 | Kewajiban PPAT dan Notaris Dalam Pembuatan Akta - STPN - 2013 - PPAT dan Notaris |
 | Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT - Prodiksus STPN - 2013 - pembuatan Akta Otentik |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Melalui Jual Beli Tanah Terdaftar(Studi Kasus Di Pajabat Oembuat Akta Tanah Iin Suny Atmadja,SH., MH) - Prodiksus STPN - 2018 - Peralihan Hak Jual Beli Tanah |
 | Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - STPN - 2013 - Akta Tanah |
 | STATUS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN(STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANGSIANTER, PROVINSI SUMATERA UTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Hak Tanggungan,Pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah,APHT,Kota Pematangsiantar |
 | IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
 | Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 - STPN - 2000 |
 | Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat - STPN - 2000 |
 | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
 | SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA - STPN - 2000 |
 | STUDI TENTANG SENGKETA TANAH DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
 | PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM MENUNJANG SERTIPIKASI HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN - BPN RI STPN - 2000 |
 | STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DI DESA SELENGEN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT - STPN - 2000 |
 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK Dl KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK - STPN - 2000 |
 | PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA - STPN - 2000 |
