Pengantar Hukum Tata Negara

Membongkar Kegagalan CIA

Pemberdayaan Setengah Hati - Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan

Kepres RI No. 80 Tahun 2003 PEDOMAN PELKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN KONFLIK YANG DITIMBULKAN(STUDI KASUS PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 2005 yang diubah oleh Perpres 65 tahun 2006

BHUMI: Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Prop.Bali - Distorsi Bentuk Dalam Transformasi dari UTM ke TM-3 - Penguasaan dan Pemilikan Tanah Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa sungai Beringin Kec.Pelempat Kab.Bungo Prop.Jambi - Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Eknik di Kab.Sambas Prop.Kal-Bar - Evaluasi Pelaksanaan Kepres Nomor 34 thn 2003 di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

Penggunaan TDT Orde 4 Untuk Koreksi Geometri Pada Citra Satelit QuickBird - Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Hak Gogolan di Kabupaten Laongan Prop.Jatim - Pelepasan Tanah Ulayat dalam Pemberian Hak Guna Usaha di Kab.Pasaman Prop.Sumbar - Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangannya di Lingkungan BPN - Pemberian Izin Lokasi Oleh Pemerintah Kab.Pasuruan Setelah Berlakunya Kepres Nomor 34 tahun 2003 - Pelaksanaan Hak Penguasaan Tanah Melalui Hak Pengelolaan di Kawasan Industri Pulau Batam - Pembuata Aplikasi Pendaftaran Tanah Pertamakali Dengan Pendekatan Perancangan Basisdata Metode Top-Down.

Revolusi Bolivarian Hugo Chaves Dan Politik Radikal

Himpunan Peraturan KEPPRES14A1980 - APBN 1981/1982

Himpunan Peraturan Pertanahan Indonesia 1991 - Himpunan peraturan, Keputusan, Instruksi, Surat Edaran, Kep.Bersama, Kepres dan Inpres

Pak Beye dan Kerabatnya