Politik Kesejahteraan di Tanah Republik

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Kajian Lembaga Hukum Konsinyasi Ganti Rugi dan asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam mewujudkan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMODELAN RAWAN SENGKETA PERTANAHAN DI KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

Buku Pintar Toefl : Pengantar Pembahasan Strategi dan Pelatihannya

Sosio, Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial.

EVALUASI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN MENGGUNAKAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN BERBASIS WEB DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI DESA KALITIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN

PERAN SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Blora)

Sejarah Indonesia Abad XIX - Awal Abad XX : Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda

Dalam Perjamuan Cinta

PEMANFAATAN PERSAMAAN REGRESI BERGANDA UNTUK UJI RASIONALITAS HASIL ESTIMASI HARGA TANAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENENTU HARGA TANAH (STUDI KASUS DI DESA KARANG LOR KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI PROPINSI JAWA TENGAH)

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006