PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kepentingan
KATA KUNCI: kepentingan
 | KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT. PERKEBUNAN KOPI TRISNO KENANGAN DI DESA KARANG SIDEMEN, KABUPATEN LOMBOK TENGAH - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Reforma Agraria,Redistribusi Tanah,Konflik Pragunaan Tanah,Eks HGU |
| PENYELESAIAN SENGKETA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL SIBANCEH DI KABUPATEN ACEH BESAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - sengketa nilai ganti rugi,pengadaan tanah,Jalan Tol SIBANCEH,konsinyasi,keadilan hukum |
| ANALISIS KONFLIK PENGUASAAN TANAH ASET DESA DI WILAYAH KONSESI PERTAMBANGAN (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2026 - Konflik Pertanahan,Aset Desa,Konsesi Pertambangan |
| ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN ALIHFUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NONPERTANIAN: DINAMIKA DAN DAMPAKNYA (Studi Di Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - alihfungsi,dampak produksi,pangan lokal,nilai ekonomi,kebutuhan pangan |
| RESPONS MASYARAKAT PENERIMA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO YOGYAKARTANYIA KULON PROGO - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - respons masyarakat,ganti rugi,pengadaan tanah,jalan tol,keadilan distributif |
| PROSES SERTIPIKASI TANAH ULAYAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT (Studi Kasus Sertipikasi Tanah Hak Ulayat Melalui Proyek ILASPP Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Tanah Ulayat,Masyarakat Hukum Adat,Perlindungan Hukum,Sertipikasi Tanah,ILASPP |
| PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I. (DAERAH IRIGASI) PIDEKSO DI KECAMATAN GIRIWOYO, KABUPATEN WONOGIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengadaan tanah,jaringan irigasi,kesesuaian wakt,faktor pendorong,faktor penghambat,solusi |
| UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TANAH EKS HGU PT. ROTOREJO KRUWUK DENGAN MASYARAKAT 9STUDI DI DESA GADUNGAN DAN DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN BLITAR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Konflik Pertanahan,Tanah Eks Hak Guna Usaha,Penyelesaian Konflik,Kantor Pertanahan,Reforma A |
| KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PERSPEKTIF PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2015 DI KABUPATEN BOGOR II - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Kepastian Hukum Bersyarat,Sempadan Sungai,Kantor Pertanahan,Vested Rights,Pengurangan Luas,Carring |
| PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN JALAN RUAS TAWANG-NGALANG ANALISIS PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI, DAN DAMPAKNYA (Studi di Kalurahan Ngoro-oro dan Nglegi Kapanewon Patuk dan Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsarı Kabupaten Gunungkidul) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengadaan tanah,kepentingan umum,permasalahan,dampak sosial |
| STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM KONSINYASI PROSES PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PROYEK PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pengadaan tanah,konsinyasi,manajemen risiko,ganti kerugian,mitigasi risiko,Jalan Tol Kediri |
| IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES MELALUI AGROWISATA BUDIDAYA ANGGUR DI KELURAHAN DUYU KECAMATAN TATANGA KOTA PALU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - pemberdayaan masyarakat,agrowisata,sumber daya a,Reforma Agraria,keberlanjutan |
| DAMPAK DPPT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TANAH PADA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - DPPT,KKPR,Keterpashuan dan Koordinasi |
| SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM ANALISIS PROGRAM PENDAMPINGAN USAHA AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA MUARA BURNAI II, KECAMATAN LEMPUING JAYA, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Penataan Akses Reforma Agraria,Pendampingan Usaha,Sustainable Livelihood Framework,SLFModal Peng |
| TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI TANAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) (STUDI KASUS: KECAMATAN SEPAKU) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pengadaan Tanah,Ganti Rugi,Sengketa Pertanahan,Ibu Kota Nusantara,Kecamatan Sepaku |
| ANALISIS PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN ZONA LINDUNGAN SETEMPAT DI PANTAI JEMPOL KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Pemanfaatan Ruang,Ketidaksesuaian Ruang,Zona Lindungan Setempat,RDTR,Pantai Jempol |
| PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH EKS HGU PT.TRISNO KENANGAN DENGAN MASYARAKAT DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2026 - Konflik Agraria,Penyelesaian Konflik,PT,Trisno Kenangan,Tanah Eks HGU |
| ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KALURAHAN BEJI KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL , POLITEKNIK AGRARIA SEKOLAH TINGGI PERT - 2026 - Sistem informasi Pertanahan,SDLC,Analisis Kebutuhan,Desain Konseptual,UML |
| PENYELESAIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA KABUPATEN PURBALINGGA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA SEKOLAH TINGGI PERT - 2026 - tanah sisa,pengadaan tanah,ganti kerugian |
| PEMAHAMAN PIHAK YANG BERHAK DAN MENOLAK TERHADAP KONSINYASI PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN SUTET 500 kV SIRKUIT 2 AMPEL-PEDAN - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - konsinyasi,pengadaan tanah,pemahaman pihak yang menolak,konflik sosial |
