Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan - Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah

Politik Ekonomi Kerakyatan

Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang

Politik Hukum Agraria

Tantangan Yang Menghadang Selatan

Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Keppres. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya : Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi "masalah, peluang dan strategi praktis"

Responsivitas Kebijakan Publik

Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa

Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia

STUDI KEBUTUHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KAB.MADIUN TAHUN 1993 - 1997

STUDI SISTEM KOORDINASI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KAB.DATI II SUMEDANG PROP. JAWA BARAT

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu

STUDI KEBUTUHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KAB.WONOGIRI TAHUN 1994-1998

Hukum Dalam Pelangi Kehidupan Edisi Revisi

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERASAL DARI TANAH ADAT Dl KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA