PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kepemilikan
KATA KUNCI: kepemilikan
 | KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
| PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sultanant Grond,Penatausahaan,Kasultanan |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| ADAT PEWARISAN TANAH DAN ANALISIS RELASI KEKERABATAN DALAM SISTEM PATRILINEAL PADA SUKU AWYU DI DESA ABOGE KECAMATAN ASSUE, KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pewarisan Tanah,Patrilineal Suku Anya,Relazi Kekerabatan,Sistem Adat |
| MEKANISME DAN PROBLEMATIKA KEGIATAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR(TPST) DI DESA BALEHARJO KECAMATAN WONOSARI KABUAPTEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah Skala Kecil,Permasalahan Tahap Pe,Dampak Lingkungan,Tempat Pembuangan Sampah Terakh |
 | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | HUKUM WARIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM, ADAT, DAN BW EDISI REVISI - PT Refika Aditama - 2022 - Hukum Waris,Adat |
 | Klaim Dari Sepihak Hingga Land reform Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967 - STPN Press - 2011 - Konflik Tanah |
 | SERI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL LANDREFORM MENATA RUANG-RUANG KOMUNAL - Epistema Institute - 2016 - Menata Ruang,Ruang Komunal |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN PERTANAHAN UNTUK MEMINIMALKAN TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH: ANALISIS POLA PERMASALAHAN, REGULASI TERKAIT, DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA. - Kerjasama Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan pertanahan Dengan Or - 2024 - Kebijakan Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
 | Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah - Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan - PT Gramedia Widiasarana - 2005 - Pertanahan,Sertifikat Tanah |
 | HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN SUMBER KONFLIK PERTANAHAN - Lentera Ilmu Cendekia - 2014 - Konflik Pertanahan,Ilmu Pertanahan,HGU dan HGB |
 | AWAS JANGAN BELI TANAH SENGKETA PANDUAN MENGURUS PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA AMAN - PT BUKU SERU - 2015 - Ilmu Tanah,Hak hak dan kepemilikan tanah |
 | PENGANTAR KEWIRAUSAHAAN MENGENAL, MEMAHAMI, DAN MENCINTAI DUNIA BISNIS - Andi - 2021 - Kewirausahaan,Enterpreneurship |
 | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | PROBLEMATIKA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH PADA OBJEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tumpang Tindih,Kepemilikan Tanah,PTSL |
 | PENGAMANAN ASET TANAH BELUM BERSERTIPIKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Aset Tanah,Pengamanan,Pemerintah Daerah |
 | PROGRES, PERMASALAHAN, SOLUSI DAN DAMPAK LEGALISASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Progres,Permasalahan,Solusi,Dampak,Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah |
