PENGARUH PELAKSANAAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

STUDI TENTANG PERCEPATAN PENYELESAIAN KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM YANG SUDAH DIBAGIKAN KEPADA PARA PETANI/PENGGARAP DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR.

POLA PENGOLAHAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PEMBERIAN KEPASTIAN HAK TERHADAP TANAH-TANAH PERUMKA DI KAB. GROBOGAN

STUDI SENGKETA TANAH WARIS DALAM MENUNJANG KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DI KOTAMADYA PONTIANAK PROV. DATI I KALBAR

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

PERANAN PANIT1A PEMERIKSAAN TANAH A DALAM PROSES MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

PERANAN PETA PENDAFTARAN DALAM UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKIJM HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN