PERANAN PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH

STUDI KASUS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH KARENA PEWARISAN DI KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH TRANSMIGRAN PADA LOKASI TRANSMIGRASI DI KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

KAJIAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ADAT/ULAYAT DI KECAMATAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU

INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENDAFTARAN KONVERSI TANAH MILIK ADAT UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH Dl KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK Dl DESA MUNGGU KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH

STUDI KOMPARASI MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI LABORATORIUM DESA DAN BUKAN LABORATORIUM DESA DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Studi Produktivitas Petugas Ukur Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

PENGEMBANGAN BENTUK KEPASTIAN HUKUM BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

Hukum Agraria Indonesia

Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah - Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis

Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Jaminan Kepastian Hukum dalam Penanganan Masalah Pertanahan di Lokasi Bencana Tsunami Nanggroe Aceh Darussalam.

Peran PPAT Dalam membantu Mewujudkan Kepastian Hukum Jual Beli HAT Di DIY