PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Keefektivitasan Peraturan kepala BPN nomor 4 tahun 1991 sebagai instrumen penggerak partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan konsulidasi tanah perkotaan di kabupaten bandung

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan PErtanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Faktor-faktor yang mempengaruhi evektivitas pelaksanaan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan (SPOPP) di kantor pertanahan kota surakarta

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

PELAKSANAAN REGISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI DESA KANOMAN KECAMATAN PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

Mendahulukan si Miskin : Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dalam Menerbitkan surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Kepada Masyarakat Khususnya Permonohan Sertifikat Melalui Pengakuan Hak di Kabupaten Banyuwangi

Potret Siapakah Aku

Hukum Pemerintahan Daerah

Sebuah Studi Tentang Kan Kyo Kihon Ho 1993 - (Undang-Undang Lingkungan Hidup Jepang 1993)

Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan Jilid 2

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2006 sampai nomor 5 tahun 2006

Jurnal hukum: Proses Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan - Perlindungan Hukum Hak Cipta Soffware - Landasan Filosofis Kekuatan Mengikat Kontrak - Kejanggalan Impeachment Kepala Daerah di Era Pemilihan Langsung - Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan-Kemandirian Penyelenggaraan Pemilihan Umum - Rekontruksi Perilaku Etika Hakim dalam Menangani Perkara - Ijtihad Hakim Peradila Agama Bidang Hukum - hambatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap HKP - Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum