PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kepala
KATA KUNCI: kepala
 | PENGARUH PELAYANAN KEPALA DESA/LURAH TERHADAP TINGKAT PERMOHONAN SERTIPIKAT TANAH DI WILAYAH KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN DATI II BONDOWOSO. - BPN RI STPN - 1997 |
| EVALUASI SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN KAITANNYA DENGAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1996 DI KODYA DATI II UJUNG PANDANG. - BPN RI STPN - 1997 |
| Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah Istimiwa Yogyakarta - Prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - 1997 |
 | Kamus Inggris Indonesia - An English-Indonesia Dictionary - PT. Gramedia - 1992 - Kamus,Kamus Inggris |
 | Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Tatanegaraan Indonesia - Alumni/CV. Mandar Maju - 2011 |
| PENGARUH PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL. - BPN RI STPN - 1997 |
| EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN. - BPN RI STPN - 1997 |
| STUDI SIKAP KEPEMIMPINAN KEPALA KANTOR DI LINGKUNGAN PROV. JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 1999 |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah - STPN - 2013 - Jual Beli |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli - STPN - 2013 - Jual Beli |
 | Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT - STPN - 2013 - Akta Otentik |
| STUDI PERAN KEPALA DESA DALAM TERT1B ADMINISTRASI PERTANAHAN Dl KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2005 |
| STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2005 |
| EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 Dl KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2005 |
| PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN - BPN RI STPN - 2003 |
| PENGARUH PERAN KEPALA DESA TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO
PROPINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2002 |
| PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT DIKABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI - BPN RI STPN - 2002 |
| PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENDAFTARANPENINGKATAN HAK DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 6TAHUN 1998 DIKELURAHAN A1RPUTHI KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA - BPN RI STPN - 2002 |
| STUDI PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUBAHAN HAK SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN Dl KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2002 |
| PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI - BPN RI STPN - 2001 |
