Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN KEPALA KELUARGA TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN PURWOREJO KLAMPAK KABUPATEN BANJARNEGARA PROPINSI JAWA TENGAH.

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI.

PENGARUH PENDAPATAN KEPALA KELUARGA TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI DESA CIPUTAT KAB. TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PENGARUH PENGAWASAN KEPALA KANTOR TERHADAP PERSONIL DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK PROP. KALBAR.

Buka Pintar Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGAMANAN TANAH BENGKOK DI KAB. BATANG PROP. JAWA TENGAH

PERANAN KEPALA DESA DIDALAM INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KEC.KEBAKKRAMAT KAB. DATI II KARANGANYAR

PENGARUH SIKAP TERHADAP PARTISIPASI KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN KEPALA KELUARGA TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6/1994 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN.