PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENERIMA IZIN LOKASI Dl KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Negara Centeng

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

DAMPAK LAHAR DINGIN TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH PADA KAWASAN TERDAMPAK DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEKANISME PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MELALUI KEGIATAN GEO KKP(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur)

PENATAAN PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI WINONGO (Studi Di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)

ANIMO MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI AMPUNG (Studi di Desa Gedong Tataan dan Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan)

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur)

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

Pengaruh Perubahan Pengguna Tanah dan Kepadatan Penduduk Terhadap Produk Sertipikat Hak Atas Tanah di Kab.Semarang Prop.Jawa Tengah.

Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Pemberian Akses Reform Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Progam Larasita (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo).

Hukum Acara Penyelesaian Perselisiahan Hubungan Industrial ( Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan )

Hukum dan Moralitas : Tinjauan Filsafat Hukum

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996