Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Alir Kegiatan Proses Pelayanan Pertanahan Dalam Upaya Percepatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Akta PPAT dalam peralihan hak atas tanah dari warga negara indonesia kepada warga negara asing di indonesia.

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

STUDI PELAKSANAAN PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN Dl KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

KINERJA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK PAKAI KEPADA WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI

PERALIHAN KEPEMILIKAN KOMUNAL KEPADA PEMILIKAN PERORANGAN ATAS TANAH DIKELURAHAN ALAI PARAK KOPI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Keutamaan Pengguna Kepada Beras Hijau di Indonesia: Kajian Kes di Jakarta dan Yogyakarta

Pendidikan Kedinasan

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat

PENGELOLAAN ARSIP PERTANAHAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA PENERIMA IZIN LOKASI Dl KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Negara Centeng

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)