STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

FAKTOR-FAKTOR FISIK YANG BERPENGARUH DALAM USAHA PENGAWETAN TANAH PADA PERTANIAN TANAH KERING Dl DESA PAGERHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

STUDI TENTANG MOTIVASI KERJA KARYAWAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA

PEIAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAKPENGELOLAAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA ICABANG BELAWAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAB KEPADAPIHAK KETIGADIKOTA MEDAN PRGVINSISUMATERA UTARA

STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN

Pelaksanaan Administrasi Pertanahan Desa Guna Mendukung Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM 01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

PENGELOLAAN TANAH-TANAH ASET PEMERINTAH KOTA CIREBON PROPINSIJAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM UPAYA PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DIKABUPATEN MAJALENGKA PROPINSIJAWA BARAT

PENGARUH PERKEMBANGAN FISIK KOTA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROPINSI SULAWESI SELATAN

TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH