REFORMA AGRARIA UNTUK KEADILAN SOSIAL

KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

LAYLA MAJNUN ROMAN CINTA PALING POPULER & ABADI

JIWA JIWA PEMBERONTAK " SESEORANG BISA BEBAS TANPA KEBESARAN, TAPI TIDAK SEORANGPUN DAPAT BESAR TANPA KEBEBASAN" (KAHLIL GIBRAN)

PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI ( STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Sebuah Pendekatan Negosiasi

Diseminasi Informasi Pertanahan Melalui Kelompok Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Bantul

THE STRUCTURE OF SCIENTITIC REVOLUTIONS PERAN PARADIGMA DALAM REVOLUSI SAINS

Land Acquisition - An Examination of The Principles of Law Governing the Compulsory Acquisition or Resumption of Land in Australia and New Zealand

POKOK-POKOK SOSILOGI HUKUM EDISI BARU

MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN HUKUM

MOLOKU KIE RAHA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN SEJARAH MASUKNYA ISLAM

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN OTONOMI LHUSUS PEMERINTAH DKI JAKARTA

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN IBUKOTA DAN RUANG PUBLIK ADIE MODERNISME : MENEMBUS ORTODOKSI PENGELOLAAN IBUKOTA

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN BIROKRASI INDONESIA DI BELANTARA KORUPSI POLITIK

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAH AN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DKI JAKARTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

MENGKAJI ULANG STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

TEORI HUKUM

MEMBANGUN HUKUM INDONESIA