STUDI TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SAWAH KE NON PERTANIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT PENDAPATAN PEMILIK LAHAN DI KEC.MADONGA KOTAMADYA KENDARI

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA PENSERTIPIKATAN TANAH KAUM DIKANAGARIAN PAUH V KEC.PAUH KOTAMADYA PADANG

STUDI TENTANG PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SERTA PENDAPATAN PETANI TRANSMIGRASI DI KEC.LANDONO KAB.DATI II KENDARI PROV. SULAWESI TENGGARA

STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA DI KAB. KENDAL PROV. JAWA TENGAH

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

PENGGUNAAN TANAH UNTUK INDUSTRI BATA MERAH HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DAN INDUSTRIAN PENGGUNAAN TANAH DI KEC.CEPIRINGKAB. DATI II KENDAL PROV. JAWA TENGAH

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DEUMITATIE DALAM PENETAPAN BATAS TANAH Dl KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TAMAN PINTAR ANTARA ONGGO HARTONO DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pendidikan Pancasila

Perpajakan - Konsep, Teori, dan Isu

PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

Undang-Undang Advokat (UU RI No. 18 Th. 2003) Dan Kenotarisan (Kep. Men.Keh. dan HAM No. M-01.H.T.03.01 Th 2003)

Tragedi Politik Hukum HAM

Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional