PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: kelembagaan
KATA KUNCI: kelembagaan
 | EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KOTA YOGYAKARTA - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Mediasi Elektronik,Sengketa Pertanahan,Efektivit,Pengadilan Negeri Yogyakarta,Kantor Pertanahan |
| KAJIAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PROSES PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH KAS DESA UNTUK BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KABUPATEN BOJONEGORO - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Permendagri Nomor 3 Tahun,Tanah Kas Desa,Pengadaan Tanah,Bendungan Karangn |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG DALAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BAGI PENGEMBANGAN TENUN KHAS BADUNG (Studi Kasus di UMKM Sari Jepun Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - penataan akses,reforma agraria,pemberdayaan masyarakat,kain tenun,Desa Mambal |
| EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II ) - KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Collaborative Governance,Efektivitas Hukum,Implementasi Kebijakan,Percepatan Sertifikasi Tan |
| IMPLEMENTASI LAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANIAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - Implementasi Kebijakan,Peralihan Hak,Layanan Ele |
| PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENETIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA HAK GUNA USAHA PT PEENDADA JAYA INDAH NO.8 ) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - tanah telantar,penertiban tanah,pendayagunaan ta,Hak Guna Usaha,Kabupaten Bireuen |
| OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI LOKAL BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA DALAM MASTERPLAN ( STUDI DI KALURAHAN PUCUNG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN POLITEKNIK AGRARIA STPN - 2026 - optimasi ekonomi lokal,pertanian,pariwisata,masterplan,pembangunan berkelanjutan,Kalurahan Pucung |
 | STRATEGI PENANGANAN BENCANA DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH PASCA BENCANA - Aswaja Pressindo - 2026 - Penanganan bencana |
 | Hukum Pers - Pustaka Pelajar - 2006 - Hukum Pers |
 | INSPIRASI KARTINI DAN KESETARAAN GENDER INDONESIA JILID III - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Sejarah |
 | HUKUM & POLITIK KETATANEGARAAN - FH UII Press - 2020 - Ilmu Hukum,Politik,Hukum |
| PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN PENSERTIPIKATAN HUNIAN TETAP MASYARAKAT DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI III KALURAHAN GLAGAHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Pensertifikatan Tanah,Reforma Agraria,Gugus Tuga |
| PEMBANGUNAN DATA TERINTEGRASI KELURAHAN LENGKAP: IMPLEMENTASI, PROBLEMATIKA, DAN STRATEGI (STUDI DI KECAMATAN SUKUN, KOTA MALANG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Data Terintegrasi,Kelurahan Lengkap,Implementası,Problematika,Strategi |
| ANALISIS EFIENSI BIAYA DALAM SISTEM PEMETAAN KADASTRAL TERINTEGRASI MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN OPERASIONAL - Institut Teknologi Bandung - 2025 - pemetaan kadastral,efisiensi anggaran,manajemen,integrasi program,Data Envelopment Analysis |
| SISTEM KOMUNALISASI DAN DISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH PEKULEN (STUDI DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH - Fakultas Hukum UGM - 2021 - Hukum dalam masyarakat,the living law,komunalisasi tanah,distribusi tanah,tanah pekule |
| KOMODIFIKASI TANAH ADAT ANALISIS TRANSFORMASI SISTEM TENURIAL TRADISIONAL DAN PRAKTIK BERADAT DI KAMPUNG ADAT KUTA, KABUPATEN CIAMIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Komodifikasi,Tanah Adat,Sistem Tenurial Tradisional,Praktik Beradat,Kampung Adat Kuta |
| EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,ertipikat elektronik,kasus pertanaha,kepastian hukum,digitalisustATR,BPN |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN SERTIPIKASI ASET PT KAI (PERSERO) YANG DIMANFAATKAN UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Sertipikasi AsetPT KAI,Persero,Infrastruktur |
| PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (STUDI DI KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pelaksanaan,administrasi pertanahan,pemerintah kahirahan,problematika |
| PROBLEMATIKA DAN ALTERNATIF SOLUSI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) BERUSAHA DI KABUPATEN KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,KKPR,Perizinan Berusaha,OSS,RBA,Tata Ruang |
