PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DAN TRANSFORMATIF

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

ADVOKAT ORGANISASI DAN KEDUDUKANNYA DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 JABATAN NOTARIS - Dilengkapi dengan: Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Tahun 2003 Tentang Kenotarisan

PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981)

KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA DALAM UU NO. 4 TAHUN 2004

KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN KE IV UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (HUKUM TATA NEGARA)

Memahami Sejarah Konflik Aceh

Kehakiman dan Peradilan

Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Seminar Tentang Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta - Dilengkapi : Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia - Dilengkapi Undang-Undang Peradilan Tahun 2009

Politik Hukum Di Indonesia

Judicial Review Di Mahkamah Agung RI - Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

EVALUASI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 48 Th. 2009)

Amandemen Undang-Undang Peradilan Umum - (UU RI No. 49 Th. 2009)