PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM DIKECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sengketa Pertanahan Bidang Sub Sektor Perkebunan Di Propinsi Lampung

Widya Bhumi Majalah Ilmiah Tri Wulan STPN Penggarapan Tanah Perkebunan Tembakau Deli( Sengketa Nan Tak Kunjung Selesai)

Flores-Komodo Permata Nusantara & Pesona Keajaiban Alam

Sosiologi Perdesaan

Petunjuk Praktis : Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Pemberian Hak Milik dan kesejahteraan petani penerima Tanah EX.HGU PT Perkebunan X di Kec.Jenggawah Kab.Jember Prop.Jawa Timur

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.

Kajian pelaksanaan Redistribusi Tanah perkebunan Dengan Sistem Avasi Dalam Mendukung Reforma Agraria di Kabupaten Tanah Bumbu Prop.Kalimanta Selatan.

Laporan penelitian Kajian Pelaksanaan Redistribusi tanah perkebunan dengan sistem avalis dalam mendukung reformasi agraria di kab.tanah bumbu prop.kalimantan selatan

Long Journey Home

Peta Pengamanan tanah yang telah dicadangkan untuk lahan Pengembangan Perkebunan besar seluas 400.000 HA Dalam daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu

Peta Potensi Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenrenggrappang Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Peta Penyebaran Transmigrasi , Resettlement dan Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Peta Pencadangan Tanah untuk Perkebunan Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Barat

Peta Dasar Rencana Pengembangan Wilayah Perkebunan Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Barat

Peta Sengketa Tanah Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Peta Konsesi Berkas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara